PENGGELAPAN JAMSOSTEK…….SIKAT DAN LAPORKAN POLISI…?????YA THO…

berdasarkan Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek (“UU 3/1992”), program jamsostek wajib dilakukan oleh setiap perusahaan.

Mengikutsertakan pekerjanya pada program jamsostek adalah wajib hukumnya bagi pengusaha yang:
• mempekerjakan sebanyak 10 (sepuluh) orang tenaga kerja; atau
• membayar upah paling sedikit Rp1 juta sebulan.
(lihat Pasal 2 ayat [3] PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek – “PP 14/1993”)

Dalam hal pengusaha belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program jamsostek, pengusaha bukan dikenakan pidana penggelapan. Sanksi atas pelanggaran ketentuan mengenai jamsostek diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50 juta (lihat Pasal 29 ayat [1] UU 3/1992). Selain itu, dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran ketentuan pidana tersebut di atas untuk kedua kalinya atau lebih, setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dipidana kurungan selama-lamanya delapan bulan (lihat Pasal 29 ayat [2] UU 3/1992).

Lebih lanjut, Pasal 30 UU 3/1992 menentukan bahwa selain sanksi pidana, pengusaha yang tidak mengikuti program jamsostek dapat dikenai sanksi administratif, ganti rugi, atau denda. Pengusaha yang telah diperingatkan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha (lihat Pasal 47 huruf a PP 14/1993).

Sedangkan, bagi pengusaha yang telah mendaftarkan karyawannya dalam program jamsostek, tapi belum memotong upah dan membayarkan iuran pada PT Jamsostek, maka pengusaha dapat dikenakan denda yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha dan merupakan hutang pengusaha terhadap Badan Penyelenggara Jamsostek (lihat Pasal 10 PP 14/1993), dalam hal ini PT Persero Jamsostek. Namun, apabila perusahaan tersebut telah memotong upah karyawan sebagai iuran jamsostek, tapi tidak menyetorkannya pada PT Jamsostek, perusahaan tersebut dapat dikenakan pasal penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP yang berbunyi;

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Untuk menyikapi hal ini, hemat kami, Anda dapat meminta klarifikasi dari pihak perusahaan atau langsung menghubungi PT Persero Jamsostek. Jika perusahaan telah memenuhi syarat, tapi sengaja tidak mengikutsertakan pekerjanya pada program jamsostek, maka Anda dapat mengadukan hal tersebut kepada Ditjen Pembinaan dan Pengawasan Departemen Tenaga Kerja. Dan apabila memang ada indikasi terjadinya penggelapan, Anda dapat melaporkannya ke kepolisian.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993.
Penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang.

Dalam perkara-perkara tertentu, antara penipuan, penggelapan agak sulit dibedakan secara kasat mata. Sebagai contoh, si A hendak menjual mobil miliknya. Mengetahui hal tersebut B menyatakan kepada A bahwa ia bisa menjualkan mobil A ke pihak ketiga. Setelah A menyetujui tawaran B, kemudian ternyata mobil tersebut hilang.

Dalam kasus seperti ini, peristiwa tersebut dapat merupakan penipuan namun dapat juga merupakan penggelapan. Termasuk sebagai penipuan jika memang sejak awal B tidak berniat untuk menjualkan mobil A, namun memang hendak membawa kabur mobil tersebut. Termasuk sebagai penggelapan jika pada awalnya memang B berniat untuk melaksanakan penawarannya, namun di tengah perjalanan B berubah niat dan membawa kabur mobil A.

Di bawah ini kami kutipkan pengaturan penggelapan dan penipuan dalam KUHP.

Boks: Pengaturan Penggelapan, dan Penipuan dalam KUHP

Perbuatan KUHP Rumusan
Penggelapan pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Penipuan pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Demikian penjelasan kami, semoga dapat dipahami.

Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s